Hukum & Kriminal Politik

TimSes MA-Mujiaman Bersama Tim Advokasi Laporkan 3 Dugaan Pelanggaran Ke Bawaslu

Surabaya, TabirNusantara.com – Ketua Tim Pemenangan Machfud Arifin-Mujiaman, Miratul Mukminin atau Gus Amik melakukan pelaporan atas temuan pelanggaran kampanye ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, Jumat (20/11/2020).

Gus Amik datang ke Kantor Bawaslu Surabaya bersama tim advokasi dan LO. Mereka menyerahkan tiga berkas pelaporan.

Tiga berkas laporan tersebut yaitu dugaan pelanggaran penggunaan program Pemerintah Kota Surabaya berupa permakaman yang di dalam kotak makannya diselipkan stiker bergambar salah satu paslon.

“Berkas yang pertama laporan dugaan pelanggaran program permakanan yang di dalamnya disediakan (stiker) salah satu paslon,” ujar Gus Amik ditemui di lokasi.

Lanjut Gus Amik, dugaan pelanggaran kedua yaitu mengenai pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang difasilitasi Pemkot Surabaya dengan memanfaatkan komunikasi antara salah satu paslon dengan kepala dinas dan juga setingkat lainnya.

“Waktu satu paslon kampanye ada warga yang mengeluhkan terkait PJU, keesokan harinya langsung dipasang oleh Pemkot Surabaya dengan memanfaatkan komunikasi antara paslon dan kepala dinasnya,” bebernya.

Sahid S.H tim Advokasi (kiri) , Gus AMIK (kanan)

“Semua bukti chat juga ada. Dokumen foto dan saksi juga ada. Saksinya adalah ketua RW dan wakilnya,” tambah Gus Amik.

Pelanggaran ketiga berupa kampanye daring salah satu paslon bertajuk ‘Surabaya Berenerji’ yang sebelumnya sudah pernah dilaporkan berbagai elemen, tapi belum ada penyelesaian yang tuntas dari Bawaslu Surabaya.

Menurut Gus Amik, dugaan pelanggaran itu ketika Wali Kota Tri Rismaharini (Risma) mengikuti webinar. Di mana ada dugaan menyalahgunakan wewenang dengan mempromosikan salah satu paslon agar dipilih pada Pilwali Surabaya 2020.

“Hari ini kami laporkan kembali, kami lengkapi bukti dengan saksi yang ikut zoom saat itu,” jelasnya.

Gus Amik berharap Bawaslu Surabaya sesuai dengan mekanismenya dengan tegas menindaklanjuti pelaporan yang dilakukannya. Menurutnya, Gakkumdu juga harus turut serta dan menindaklanjutinya.

“Saya percaya pada aparat. Mungkin ada mekanisme yang harus dilakukan mereka. Kami berharap pilwali bisa benar berjalan dengan jujur adil dan menjadi pesta demokrasi yang adil, tidak ada yang saling dirugikan,” ungkapnya.

Gus Amik menambahkan, pihaknya juga berencana akan melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Karena melibatkan ASN, setelah dari Bawaslu kami akan menyampaikan ke Kemendagri dan Komisi ASN,” tandasnya.

Sahid S.H selaku advokasi Paslon No 02 Machfud Arifin-Mujiaman juga menjelaskan bahwa Palon no urut 01 telah Melanggar PASAL 71 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. UU- PILKADA ) Juga Di Atur Dalam Pasal 24 ayat 3 Pasal 29 Ayat 3, Pasal 33 (PKPU NO4 2017) Tentang Kampanye Pilkada.

“Dengan Demikian Dengan Adanya Pelanggaran Yang Dilakukan Paslon O1 Eri-Armuji, Saya Sebagai Tim Advokasi Paslon 02 .Bawaslu Kota Surabya Untuk Dilakukan Tindakan Pemanggilan Dan Pemeriksaan terhadap calon walikota surabaya yang telah melanggar ketentutuan UU- KAMPANYE Yang Sangat Merugikan Paslon 02.(Machfud Arifin-Mujiaman)”. Tandas Sahid Pengacara Muda Asal Madura Ini.

Sementara Koordinator Divisi Pelanggaran Bawaslu Surabaya, Usman mengaku sudah menerima berkas laporan yang diserahkan Gus Amik dan rombongan tersebut.

Usman mengatakan, berkas pelaporan tersebut akan segera dikaji.

Dan untuk percepatan proses, apabila ada berkas yang dinilai kurang, maka dia meminta pelapor untuk segera melengkapinya.

“Akan kami kaji bila ada kekurangan berkas. Terlapor diharapkan memenuhi kelengkapan berkas. Kewajiban kami, semua orang bisa melapor (peserta pemilu, warga dan pemantau),” tegasnya.

Terlepas itu, Usman membeberkan bahwa Bawaslu Surabaya telah menerima 40 pelaporan.

Puluhan laporan itu dilakukan baik dari masyarakat maupun dari tim sukses (timses) dua paslon.

“Yang sudah berposes itu sudah ada 34 dan lainnya sedang dalam proses pengkajian, pembahasan di Gakkumdu. Apabila ada potensi pidananya, klarifikasi dari para pihak,” tandasnya.(Zi)

 

Please follow and like us:

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *