Sidang Perkara Sengketa Lahan Kertomenanggal Ke IX Dengan Nomor Perkara 445/Pdt.G/PN,Surabaya. Memasuki Tahapan Pembuktian

Surabaya, Tabirnusantara.com – Sidang perkara sengketa lahan Kertomenanggal ke IX dengan nomor perkara 445/Pdt.G/PN.Sby memasuki tahapan pembuktian dengan penggugat Waris Alm. Bahder Djohan Nasution menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah menghadirkan para saksi penggarap lahan sawah dan mantan isteri Komandan Bpk Alm. Bahder Djohan Nasution serta tetangga rumah waris yang saat itu mengetauhi kalau istri Alm.bapak Bahder Djohan Nasution mengalami kesulitan keuangan.

Hari ini di lanjutkan dengan menghadirkan saksi Notaris protokol Erly Soehandjoyo SH, Siauw Hendry Leo Prayogo SH. dan saksi Ahli Dr. Ghansham Anand SH. M.Kn.

Dalam kesaksian notaris protokoler Siauw Hendry Leoprayogo SH. mengatakan bahwa dalam repreterium Notaris Erly Soehandjoyo tidak ada copy maupun bukti kwitansi pembayaran yang dimaksud pada pasal 2 dalam akte no.32 tertanggal 4 juni 1992.

“Dan akte tersebut merupakan perjanjian jual beli dan kuasa Atau PPJB, harusnya diikuti dengan akte jual beli yang harus dibuat di Notaris lain yang wilayah kerjanya sesuai dengan obyeknya,” katanya

Sementara Siauw Hendri kembali menjelaskan, dalam akte No.32 tanggal 4 juni 1992 tidak menjelaskan tentang kuasa mutlak tersebut dapat disubsitusikan kepada pihak lain.

“Jadi jelas bahwa akte No.32 tersebut tidak serta merta melepas hak kepemilikan lahan pihak pertama sebagai pemilik dalam akte tersebut,” jelasnya.

Oleh sebab itu, jawaban pertanyaan dari penerima kuasa waris, Donny Damar yang selama ini menanyakan kepada Pihak BPN Surabaya 1, bagaimana sebuah lahan yang bersertifikat SHM bisa diterbitkan sertifikat SHGB produk baru tahun 2016 tanpa membatalkan sertifikat SHM yang merupakan bukti kepemilikan tertinggi yang tidak memiliki masa berlakunya.

“Dan jika memang transaksi itu terjadi dengan benar, bagaimana mungkin harus dibuat sertifikat baru dengan nomer yang berbeda, kecuali lahan tersebut telah selesai masa berlakunya dan kembali kepada negara sehingga dapat dimohonkan kembali ke negara untuk mendapat legalitas kepemilikan dengan sebuah sertifikat SHGB jika Korporate yang memohonkan,” imbuh Siauw Hendri sebagai protokol dari notaris Erly soehandjoyo.

Pada hari yang sama, penggugat pun mendapat sebuah jawaban secara pasti melalui pernyataan kesaksian saksi ahli kenotariatan dari akademisi yang bergelar Doktor bahwa pada akte no.32 tahun 1992 yang digunakan sebagai ajuan perolehan SHGB NO.435 an. PT.KARTIKA CERIA ada beberapa pasal yang isinya bertolak belakang satu dengan yang lainnya.senin (26/11/18)

Oleh karena itu, menarik bagi para hakim yang menyidangkan kasus ini, masih dalam pernyataan saksi ahli Dr. Ghansham Anand SH. M.Kn. bahwa jika kuasa mutlak dapat berlaku subsitusi jika mendapat persetujuan pihak pemberi kuasa. Dan itu dapat di gunakan untuk melindungi pihak pembeli yang telah membayar dengan bukti pembayaran guna diketahui oleh notaris pembuat akte.

Dalam kasus lahan kertomenggal pihak kedua memberikan kuasa subsitusi kepada pihak ketiga tahun.1996 ketika pihak pertama sebagai penjual sudah meninggal pihak BPN surabaya 1 tetap dapat menerima atau mengabulkan proses pemohonan pengajuan sertifikat itu akan menjadi catatan tersendiri bagi para majelis hakim yang menyidangkan kasus ini.

“Dan jika terjadi pelepasan hak yang dilakukan pihak ketiga pada pihak lain pada hal legalitas kepemilikan masih atas nama pemilik awal itu tidak bisa dibenarkan, harusnya bisa dilakukan jika legalitas kepemilikan sudah berubah atas nama pihak kedua baru dapat dilakukan kuasa subsitusi dari pihak ke 2 kepada pihak ke 3 dan itu pasti ada pajak PBHTB yang harus di bayar ke negara,” jelas saksi ahli.

 

     penunjukan bukti dari protokorel notaris buk Erly     soehandjoyo

la menambahkan, dalam faktanya persidangan banyak sekali hal-hal yang mulai terkuak bahwa sebenarnya kasus perdata yang di ajukan hanya sebuah usaha waris untuk mendapat sebuah keadilan akan hak kepemilikannya tetap tanpa disadari para tergugat. Kasus ini membongkar sebuah kejahatan pertanahan yang dilakukan oleh para oknum di kantor BPN Surabaya itu sendiri.

“Mereka sebaga institusi pembuat legalitas kepemilikan lahan, justru menjadi tempat para mafia tanah tumbuh subur di negeri ini. Dan kasus sengketa lahan kertomenanggal adalah sebuah cermin kehebatan para mafia tanah di Surabaya dalam mengatur skenario olahan yang mampu menciptakan sebuah legalitas kepemilikan lahan dengan sebuah akte dari notaris PPAT. Yang sebenarnya syarat dengan pidana, hanya pihak-pihak penyidik enggan menjalankan tugas mereka sebagai pengayom masyarakat harusnya memiliki tugas penyidikan dan penyelidikan yang profesional dan proporsional di bidangnya,” pungkasnya.(Hlm)

About admin 639 Articles
Halim Tabirnusantara 1

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*